Konawe –lensaindependent.com. Aliansi Penuntut Keadilan Kabupaten Konawe menyampaikan sikap dan keprihatinan mendalam atas terbitnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe, yang memicu polemik publik serta dinilai tidak sejalan dengan mekanisme demokrasi serta aspirasi masyarakat.
Rekomendasi tersebut muncul di tengah kondisi kursi DPRD Kabupaten Konawe dari Partai Gerindra yang saat ini masih kosong akibat wafatnya salah satu anggota legislatif. Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) pun belum dilaksanakan, sehingga representasi suara rakyat dari Partai Gerindra belum sepenuhnya terpenuhi di parlemen daerah.
Aliansi menilai momentum dan cara pengambilan keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan besar serta kekhawatiran terhadap adanya potensi intervensi maupun keputusan sepihak.
“Rakyat menuntut keadilan dan menjunjung tinggi aturan. Keputusan politik bukan hanya soal SK dari Ketua DPRD atau ketua fraksi. Dalam konteks ini, keputusan harus datang dari Partai Gerindra sebagai pemegang sah kursi tersebut dan pemberi mandat rakyat,” tegas Juru Bicara Aliansi Penuntut Keadilan.
Aliansi juga menegaskan bahwa masyarakat Konawe menginginkan proses politik yang bersih, tertib, dan sesuai prosedur partai serta peraturan perundang–undangan, bukan langkah yang berpotensi menimbulkan dugaan keberpihakan atau penyalahgunaan kewenangan.
> “Kursi legislatif adalah amanah rakyat. Proses penetapan PAW maupun rekomendasi harus dilakukan dengan mekanisme partai yang sah, bukan keputusan yang terlihat tergesa atau menimbulkan tafsir kepentingan tertentu,” lanjutnya.
Aliansi menyatakan akan terus mengawal persoalan ini, mendorong transparansi, meminta penjelasan terbuka dari pimpinan DPRD, serta memastikan proses politik berjalan sesuai aturan demi menjaga marwah demokrasi di Kabupaten Konawe.
Masyarakat diimbau tetap tenang, kritis, dan bersama-sama mengawal proses ini demi tegaknya keadilan dan kebenaran.
Arsad
