Bekasi —lensaindependent.com Subuh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi Ade Kuswari Kunang (ADK) bersama ayahnya HM Kunang, yang juga menjabat sebagai lurah, ditetapkan sebagai tersangka dalam praktik suap dan ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
(20/12)
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa praktik ini bermula setelah Ade Kuswari Kunang dilantik sebagai Bupati Bekasi. Sejak itu, ADK diketahui menjalin komunikasi intensif dengan penyedia paket proyek Pemkab Bekasi berinisial SRJ, yang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun.
Dalam rentang Desember 2024 hingga Desember 2025, ADK secara rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara HM Kunang dan pihak lainnya. Padahal, proyek yang dijanjikan tersebut belum ada maupun belum dilaksanakan.
KPK mencatat, dari praktik tersebut ADK dan HM Kunang diduga menerima dana sebesar Rp 9,5 miliar yang diberikan dalam empat tahap penyerahan. Uang itu diberikan sebagai imbalan atas janji proyek-proyek di Kabupaten Bekasi yang direncanakan akan dikerjakan pada tahun 2026 dan seterusnya.
Selain itu, sepanjang tahun 2025, KPK juga menemukan aliran dana lain yang diduga diterima Ade Kuswari Kunang dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp 4,7 miliar.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan di Bekasi dan kembali membuka tabir lemahnya integritas sebagian pejabat daerah. Praktik penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat Bekasi terhadap pemerintahannya sendiri.
Red tim
