*Langkat, Sumut*–Lensaindependent Com -LSM Gerakan Masyarakat Adil Sejahtera (GMAS) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan Dana Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, untuk tahun anggaran 2023 hingga 2025.
Temuan ini disampaikan Ketua DPD Langkat LSM GMAS, Donny, setelah timnya melakukan penelusuran lapangan dan mengumpulkan keterangan dari masyarakat.
Pada tahun 2025, Dana Desa Tanjung Ibus mengalokasikan Rp 181.965.000 untuk pekerjaan pengerasan jalan di Dusun Parit Pinang. Hasil pantauan LSM GMAS di lokasi menunjukkan kondisi jalan tipis, tidak rata, dan belum sesuai RAB.
LSM GMAS juga mencatat, selama periode 2023–2025, nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak pernah ditempel di papan informasi desa. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa.
Selain itu, pada 2025 pemerintah desa menganggarkan Rp 110.750.000 untuk kegiatan keagamaan, kemerdekaan, dan adat. Namun warga mengaku belum melihat kegiatan dengan nilai anggaran sebesar itu, serta tidak ada dokumentasi yang dipublikasikan.
LSM GMAS menyatakan telah menerima keterangan dari salah satu perangkat desa terkait pengelolaan anggaran tersebut. Pihaknya mendorong Inspektorat, Kejaksaan Negeri, dan Polres Langkat untuk melakukan pemeriksaan.
“Kami meminta agar aliran Dana Desa ditelusuri dan jika ada kerugian negara, segera dikembalikan ke kas desa,” kata Donny, Jum’at (9/5/2026).
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Tanjung Ibus berinisial KS belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi masih dilakukan tim redaksi.
Dalam laporannya, LSM GMAS merujuk pada UU Tipikor, UU Desa Pasal 113 tentang transparansi, dan PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mewajibkan setiap pengeluaran disertai bukti fisik.(Tim)
