Lensaindependent.com Jabatan Kepala Desa bukanlah posisi yang kebal hukum. Sejumlah regulasi tegas menyatakan bahwa kepala desa dapat dijerat pidana apabila terbukti melakukan praktik gratifikasi, manipulasi data administrasi desa, maupun pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara sepihak tanpa melibatkan perangkat desa dan mekanisme yang sah.
Praktik-praktik tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran administrasi, tetapi dapat masuk dalam kategori tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang ancaman hukumannya tidak ringan.
Pengamat tata kelola pemerintahan desa menilai bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dan BUMDes merupakan kewajiban mutlak. Ketika kepala desa mengambil keputusan sepihak, apalagi disertai manipulasi data atau penerimaan gratifikasi, maka hal itu dapat menjadi pintu masuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.
Gratifikasi Berpotensi Dijerat UU Tipikor
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi yang diterima oleh pejabat negara termasuk kepala desa dapat dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya.
Hal tersebut diatur dalam:
Pasal 12B UU Tipikor
yang menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya.
Ancaman hukuman dalam ketentuan ini sangat serius, yakni:
Pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun
Denda paling sedikit Rp200 juta hingga Rp1 miliar
Kepala desa sendiri dalam sistem pemerintahan termasuk penyelenggara pemerintahan desa yang masuk dalam kategori pejabat publik.
Manipulasi Data Desa Bisa Berujung Pidana
Tidak hanya soal gratifikasi, kepala desa yang dengan sengaja melakukan manipulasi data administrasi desa, seperti data bantuan sosial, data kependudukan, atau laporan keuangan desa, juga berpotensi melanggar hukum.
Hal ini berkaitan dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen yang menyatakan bahwa:
“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.”
Jika manipulasi tersebut berkaitan dengan anggaran desa, maka perkara tersebut bahkan dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi.
Pengelolaan BUMDes Tidak Boleh Sepihak
Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kepala desa tanpa melibatkan perangkat desa maupun struktur pengelola yang sah.
Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan batasan kewenangan kepala desa.
Dalam Pasal 29 huruf f UU Desa disebutkan bahwa:
“Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.”
Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara transparan dan melibatkan struktur organisasi yang sah sesuai dengan peraturan desa serta musyawarah desa.
Jika pengelolaan BUMDes dilakukan secara sepihak dan menimbulkan kerugian keuangan desa, maka kepala desa dapat dijerat dengan pasal penyalahgunaan jabatan atau tindak pidana korupsi.
Jabatan Bukan Tameng dari Hukum
Sejumlah kasus yang pernah terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak segan menindak kepala desa yang menyalahgunakan jabatannya.
Mulai dari korupsi dana desa, manipulasi laporan keuangan, hingga pengelolaan BUMDes fiktif, semuanya dapat berujung pada proses hukum yang panjang hingga vonis penjara.
Karena itu, para kepala desa diingatkan agar menjalankan pemerintahan desa dengan transparan, akuntabel, serta melibatkan perangkat desa dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
Tanpa tata kelola yang bersih, jabatan kepala desa yang seharusnya menjadi amanah masyarakat justru dapat berubah menjadi jerat hukum yang berujung pada pidana penjara.
Red tim
