Aktivitas pengolahan tambang golongan C (batuan), khususnya penggalian dan pengambilan pasir di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kian marak berlangsung tanpa izin resmi. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 serta UU No. 3 Tahun 2020 yang mengatur tata kelola pertambangan mineral dan batuan, termasuk kewajiban legalitas dan pengawasan ketat.
Hasil liputan Media Lensa Independen menunjukkan lemahnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah setempat—baik di tingkat kabupaten maupun pemerintah desa—sehingga para pelaku tambang pasir ilegal dengan bebas mengolah lahan tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan, hilangnya fungsi lahan, serta dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.
Investigasi yang dilakukan Lensa Independen bersama Media KPK Tipikor Sulawesi Tenggara menemukan lebih dari satu alat berat beroperasi di lokasi penggalian tanpa dokumen legalitas yang jelas. Ketika ditanyakan terkait izin, pihak pengelola memberikan keterangan tidak masuk akal dan tidak sesuai fakta.
Yang mengkhawatirkan, sampai temuan ini dipublikasikan, aparatur penegak hukum (APH) setempat—khususnya Polda Sulawesi Tenggara—didorong publik untuk lebih responsif, karena di lapangan seolah tidak ada tindakan tegas maupun penertiban yang dilakukan. Aktivitas tambang ilegal terus berjalan secara terbuka, seakan-akan tanpa pengawasan.
Redaksi Lensa Independen menegaskan bahwa pembiaran seperti ini berpotensi merugikan negara, merusak ekosistem, serta menimbulkan konflik sosial. Untuk itu, redaksi mendesak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta APH khususnya Polda Sulawesi Tenggara untuk segera mengambil langkah konkret, menindak pelaku tambang ilegal, serta memastikan penegakan hukum berjalan sesuai aturan.
Red tim
