Pemalang, Senin (10 November 2025) —lensaindependent.com Aroma ketidaktransparanan pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mereng, Kecamatan Mereng, Kabupaten Pemalang, mulai tercium. Sejumlah warga mengaku resah dan menilai pemerintah desa seolah menutup rapat informasi publik terkait dana yang dikelola untuk kemajuan ekonomi desa.
Informasi awal yang diterima awak media menyebut adanya dugaan penyalahgunaan dana BUMDes serta keterlibatan oknum perangkat desa yang seharusnya berperan mengawasi, bukan ikut mengelola.
Pada Selasa (4 November 2025), tim media mencoba meminta klarifikasi kepada Ketua BPD Desa Mereng, Heri Sujono, terkait dugaan dirinya ikut dalam pengelolaan dana BUMDes. Namun Heri dengan tegas membantah tudingan tersebut.
> “Berita itu tidak benar, hoaks. Saya siap dipanggil dan bertanggung jawab atas pernyataan saya,” tegas Heri di hadapan awak media.
Namun, keterangan berbeda justru muncul dari mantan Ketua BUMDes, Ustaz Toirin, yang ditemui pada Rabu (5 November 2025).
Toirin mengaku bahwa terdapat dana Rp10 juta BUMDes yang dikelola oleh istri Ketua BPD, sisa dari masa kepengurusan sebelumnya di bawah Nur Hadi. Selain itu, ia menyebut adanya dana Rp20 juta yang digunakan untuk program ketahanan pangan melalui kerja sama dengan toko sembako milik Bu Budi di Cibuyur.
Dari kerja sama itu, BUMDes disebut memperoleh keuntungan Rp4 juta, di mana Rp3 juta di antaranya digunakan untuk kebutuhan operasional dengan izin Kepala Desa Andri Irawan.
> “Semua data dan berkas sudah saya serahkan ke Pak Sekdes. Kalau mau lebih jelas, silakan tanya ke kantor desa,” ujar Toirin.
Tim kemudian melanjutkan pencarian data ke Kantor Desa Mereng pada Kamis (6 November 2025) untuk menemui Kepala Desa Andri Irawan. Namun, sang kades tidak berada di tempat dengan alasan dinas luar, sedangkan Sekretaris Desa juga dikabarkan sedang berada di kantor kecamatan.
Yang mengejutkan, Bendahara Desa Mereng, Udin, saat dimintai tanggapan justru mengaku tidak mengetahui apa-apa soal pengelolaan dana BUMDes. Padahal posisi bendahara sangat vital dalam setiap aliran dana desa.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: ada apa dengan pengelolaan keuangan BUMDes Mereng?
Sementara itu, LPMD Desa Mereng melalui Untung (Jek) menilai kabar yang beredar di masyarakat tidak benar. Ia menyebut, pihak desa sudah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pertanyaan.
Namun, kesaksian warga justru berbeda. Beberapa warga mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi maupun laporan keuangan BUMDes secara terbuka.
Masyarakat kini menuntut transparansi dan keterbukaan publik dari pemerintah Desa Mereng. Mereka mendesak agar laporan keuangan BUMDes diumumkan secara rutin setiap tahun agar tidak menimbulkan kecurigaan dan dugaan penyimpangan.
Tim red
